Ketahui Secara Terperinci Peraturan PSBB di DKI Jakarta

Scroll down to content

Kementerian Kesehatan akhirnya mengizinkan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta menetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah mulai berjalan pada hari Jumat (10/4). Keputusan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.01.07/239/2020 tentang Penetapan PSBB di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kepmenkes ini sekaligus menandakan DKI Jakarta menjadi daerah pertama yang menerapkan PSBB.

Penerapan PSBB di Jakarta tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB. Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dilakukan selama masa inkubasi terpanjang yaitu 14 hari. Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir.  Rincian dari PSBB ini penting untuk diketahui seluruh lapisan masyarakat, sehingga mengenal dan mengetahui jenis-jenis kegiatan yang dilarang saat suatu wilayah menerapkan PSBB.

Menurut Pasal 13 Permenkes 9/2020, PSBB meliputi 6 poin, yaitu :

  1. Meliburan sekolah dan tempat kerja.

Kecuali kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait seperti Hankam, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri ekspor dan impor, distribusi logistik, dan kebutuhan dasar.

  • Pembatasan kegiatan keagamaan

Kegiatan Keagamaan dilakukan di rumah, dihadiri anggota keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang. Pembatasan dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah.

  • Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum

Hal ini dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Pembatasan dikecualikan untuk supermarket, minimarket, pasar, toko dan tempat penjualan obat dan peralatan medis, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, bahan bakar minyak, gas dan energi.

  • Pembatasan kegiatan sosial dan budaya

Pembatasan dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

  • Pembatasan moda transportasi

Pembatasan ini dikecualikan untuk moda trasnportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang. Serta moda transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

  • Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan

Dikecualikan untu kegiatan aspek pertahanan dan kemanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dengan memperhatikan pembatasan kerumunan.

Ketaatan masyarakat terhadap peraturan PSBB mempengaruhi pengendalian Covid-19. Untuk teman-teman yang mengikuti anjuran pemerintah #dirumahaja mungkin tidak akan terlalu terasa perubahannya, selain perpanjangan waktu #dirumahaja karena adanya PSBB ini. pemerintah juga akan mendistribusikan sembako untuk rumah tangga rentan dan miskin. Yuk, mari kita dukung untuk mendistribusikan sembako untuk rakyat yang terkena imbas dari Covid-19 ini. teman-teman bisa membentuk komunitas untuk bersama membantu rakyat kita.

Photo by Media Indonesia

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: